Targethukumonline. Pati - Pemerintah kabupaten Pati menyelenggarakan konsultasi publik pada kamis di Pendopo kabupaten Pati, tgl (28/01/21).
30 perangkat daerah hadir dalam penyusunan RKPD.
Acara ini diselenggarakan untuk memenuhi tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Pati tahun 2022.
Adanya pandemi membuat peserta yang hadir harus dibatasi.
Sebanyak 30 perangkat daerah hadir langsung di Pendopo, dan sisanya, dari unsur kecamatan sebanyak 21 kecamatan serta 10 stakeholders mengikuti secara daring.
Melalui laporan yang disampaikan oleh Pujo Winarno, selaku Kepala Bappeda kabupaten Pati, mulai tahun 2021 untuk proses perencanaan sudah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019.
Adapun penyelenggaraan sosialisasi terkait penginputan usulan telah dilakukan dengan baik di tingkat kecamatan maupun OPD.
“Meski demikian, masih terdapat permasalahan dalam aplikasi SIPD yang timbul karena belum ada pendampingan dari Kemendagri.
Sehingga kami melakukan upaya untuk mengantisipasi apabila saatnya nanti SIPD diberlakukan secara penuh,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Pati Haryanto mengatakan bahwa konsultasi publik awal dilakukan saat ini bertujuan untuk merumuskan apa yang akan dianggarkan dan dikelola pada tahun 2022 dalam rangka menyiapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Hal ini dilakukan agar perencanaannya dapat lebih matang dan sesuai dengan yang diusulkan.
"Berpedoman pada RPJMD tahun 2017 - 2018, kita ini mendekati persentase hampir selesai, namun terhambat karena adanya bencana.
Terlebih bahwa bencana tersebut tidak hanya satu atau dua bulan saja, melainkan sampai setahun. Oleh karena itu, kita ini memang prihatin. Padahal pembangunan yang ada pada RKPD itu nanti, tidak hanya terkait infrastruktur saja", jelasnya.
Pembangunan ideal yang dimaksud, lanjut Bupati, tidak hanya pembangunan infrastruktur saja melainkan juga dalam bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan, ekonomi dan seterusnya.
Adapun untuk penanganan maupun upaya yang telah dilakukan bertahun-tahun memiliki perubahan yang sangat sedikit.
Mulai dari kemiskinan, ekonomi, angka pengangguran, dan IPM (red, indeks pembangunan manusia).
Hal ini dikarenakan adanya alokasi anggaran yang belum terfokus pada sejumlah indikator. Khususnya pada tahun 2020 lalu hanya fokus pada penanganan Covid-19 yang berdampak luas.
Bupati berharap dengan diselenggarakannya konsultasi publik, semua usulan-usulan yang baik dapat ditampung dan terakomodir demi kemajuan dan kesejahteraan kabupaten pati. (RoI)
Target Hukum Online, Update Berita Seputar Hukum dan Kriminal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar