Targethukumonline. Jakarta - Sebanyak 350 paket kegiatan sosialisasi kampung Keluarga Berencana (KB) yang dimenangkan oleh PT Eksponen dalam pelaksanaannya diduga asal asalan dan tidak profesional.
 |
| Dok. BKKBN |
Paket sosialisasi kampung KB milik Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebanyak 350 paket yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan hingga awal Desember baru terserap sebanyak 50 persen dari total sebanyak 350 paket.
Mestinya program sosialisasi kampung KB tahun 2017 yang bersumber dari APBN hingga Desember tahun ini mestinya sudah terserap 100 persen.
Bahkan diduga, dalam setiap sosialisasi kampung KB, BKKBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp 75 juta pertiap titik tidak efektif dan pihak pemenang tender terkesan lepas tangungjawab.
Pasalnya saat pelaksanaan sosialisasi terjadi banyak persoalan
Salah satu Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Lamen Hendra Saputra menyayangkan sikap dan kinerja pemenang tender sosialisasi kampung KB yang terkesan tidak profesional.
Menurut Lamen, tujuan dari sosialisasi kampung KB adalah membangun kampung percontohan keluarga berencana (KB).
Dari 3 regional yang dipegang PT Eksponen yaitu Sumatera, Jawa dan Kalimantan ada sekitar 350 paket.
Tapi sampai awal Desember ini baru sekitar 50 persen kegiatan yang baru dijalankan," katanya, Rabu (13/12/17).
Bahkan, lanjut Lamen, dalam setiap menggelar sosialisasi di lapangan, juga mengalami persoalan, yakni diantaranya keterlambatan dalam pembayaran.
Mirisnya lagi hampir dari semua kegiatan yang dilaksanakan terjadi masalah didalam proses pendanaan saat pelaksanaan kegiatan.
Ada yang dikasih uang muka. Bahkan ada yang sama sekali belum dikasih," ujarnya.
Sementara, lanjutnya, dalam pelaksanaan sosialisasi BKKBN telah menganggarkan dana sosialisasi sebesar antara Rp 65 juta sampai Rp 75 juta pertitik.
Rata-rata dalam satu kegiatan sesuai RAB yang dikeluarkan perusahaan nominal pelaksanaan kisaran 65jt -75jt pertitik di luar biaya produksi spanduk, baliho dan lain lain," ungkapnya.
Sementara, tambah Lamen, pihak perusahaan yakni PT Eksponen yang dipimpin Arif sudah sangat sulit dihubungi untuk dimintai penjelasannya terkait keterlambatan dalam pembayaran sosialisasi tersebut.
Pihak PT Eksponen atau bung Soni sangat sulit dihubungi untuk dimintai penjelasan terkait keterlambatan pembayaran ini, sebenarnya ada kendala apa," ucapnya.
Oleh karena itu, Lamen berharap kedepan program sosialisasi kampung KB tidak seperti tahun 2017 ini yang terkesan amburadul dan tidak sesuai harapan.
Jadi kami mempertanyakan ada apa sebenarnya sehingga pelaksanaan kegiatan kampung KB secara keselurah tahun ini terkesan jauh dari harapan dan tujuan kegiatan yang kita inginkan bersama yaitu mensosialisasikan dan membentuk kampung keluarga berencana," jelasnya.
Selain itu, Lamen juga berharap pihak BKKBN dalam melakukan lelang program kampung KB benar benar profesional dan dengan melihat track record perusahaan yang kridibel.
Tahun depan harus lebih baik, jangan kayak tahun 2017 ini, perusahaanmya sama sekali tidak kridibel," katanya.
Sementara, pihak Direktur PT Eksponen Arif maupun pihak BKKBN pusat belum berhasil dikonfirmasi terkait tidak terserapnya anggaran sosialisasi kampung KB tersebut. ($.Sukro)
Target Hukum Online, Update Berita Seputar Hukum dan Kriminal.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar